Perdana Menteri Cina Li Keqiang, kiri, dan Perdana Menteri Solomon Islands Manasseh Sogavare meninjau pengawal kehormatan saat upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat di Beijing, Rabu (9/10/2019). Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein (Republika.co.id)
DIPLOMASI REPUBLIKA, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) bersaing dengan Cina, berebut hati negara-negara Pasifik. Keduanya mengerahkan upaya dengan bantuan ekonomi, kerja sama pakta pertahanan, ataupun memperkuat hubungan diplomatik. Berbagai langkah pun ditempuh.
Akhir Maret 2023, misalnya, AS berencana membuka kedubes di salah satu negara di selatan Pasifik, yaitu Vanuatu. Aksi terbaru yang terang-terangan ditempuh untuk mengadang pengaruh rival terberat, Cina, di wilayah Pasifik.
‘’Konsisten dengan strategi Indo Pasifik, kehadiran lembaga diplomatik permanen di Vanuatu akan membuat Pemerintah AS memperdalam hubungan dengan pemerintah dan masyarakat Vanuatu,’’ demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri AS.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Kehadiran Kedubes AS di Port Vila, memudahkan dalam menangani potensi kerja sama bilateral dan bantuan pembangunan. Termasuk dalam menangani krisis iklim. AS sebenarnya telah membangun hubungan diplomatik dengan Vanuatu, negara berpenduduk 319 ribu orang.
Namun, urusan diplomatik ditangani oleh para diplomat yang berbasis di New Guinea. Tahun ini, AS juga membuka kembali kedubesnya di Solomon Islands, setelah 30 tahun vakum menyusul kunjungan Koordinator Indo Pasifik Kurt Campbell ke wilayah tersebut.
Kedubes lainnya dijadwalkan dibuka di Kiribati dan Tonga. Namun, tak semua sesuai harapan. Pada Maret 2023, Solomon Islands lebih memercayakan proyek multijuta dolar AS untuk memperbaiki pelabuhan internasional di Honiara kepada Cina.
AS dan sekutu kawasan khawatir, Cina berambisi membangun pangkalan angkatan laut di kawasan setelah Solomon Islands menyepakati pakta keamanan dengan Beijing tahun lalu.
Washington berencana pula memperbarui kesepakatan dengan Marshall Islands, Palau, (FSM).
Awal tahun ini, Washington mencapai konsensus dengan Marshall Islands, Palau, the Federated States of Micronesia (FSM) terkait bantuan ekonomi AS, untuk memperbarui Compacts of Free Association atau COFA.
Pakta yang disepakati pada 1980-an menegaskan, AS tetap bertanggung jawab atas pertahanan dan memiliki akses eksklusif di sana. Pakta ini akan berakhir pada 2024 untuk Palau, sedangkan bersama Marshall Islands dan the FSM berakhir pada 2023.
Jane Bocklage, pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS yang terlibat dalam pembicaraan COFA, mengatakan bahwa saat rapat dengar pendapat dengan kongres, untuk tahun fiskal 2024, Pemerintahan Presiden Joe Biden meminta anggaran 7,1 miliar dolar AS.
Dana ini untuk memperpanjang kesepakatan COFA selama 20 tahun, termasuk 6,5 miliar untuk bantuan ekonomi langsung, 634 juta dolar AS untuk layanan US Postal Service di tiga negara itu. ‘’Kami bekerja sangat keras bernegosiasi dengan tiga negara itu,’’ ujar Bocklage.
Sejumlah pandangan mengemuka, jika AS gagal menetapkan kesepakatan baru dengan ketiga negara tersebut, mereka bisa saja berpaling ke Cina demi mendapatkan pendanaan, meningkatkan volume perdagangan dan wisata. (reuters/fer)
