Denmark Akhirnya Resmi Melarang Pembakaran Alquran
Rasmus Paludan, pemimpin partai anti-Islam sayap kanan Denmark Stram Kurs (Garis Keras), membakar mushaf Alquran di depan kedutaan Turki di Kopenhagen, Denmark, Jumat (27/1/2023). Aksi itu ditanggapi dengan kemarahan dan protes dari warga Muslim Dunia sejak Paludan membakar kitab suci umat Islam di Stockholm seminggu sebelumnya. (EPA-EFE/Olafur Steinar Gestsson)
DIPLOMASI REPUBLIKA, KOPENHAGEN – Parlemen Denmark pada Kamis (7/12/2023), meloloskan undang-undang yang menetapkan pembakaran Alquran di tempat umum merupakan tindakan ilegal. Upaya meredakan ketegangan hubungan Denmark dengan negara-negara Islam.
Lolosnya undang-undang baru ini dilakukan melalui pemungutan suara di parlemen yang didahului dengan perdebatan selama lima jam. Sebanyak 99 anggota parlemen menyetujui lolosnya undang-undang ini sedangkan 77 lainnya menolak.
Pemerintah Denmark menyatakan, jika ada warga yang melanggar aturan baru ini, mereka akan diganjar hukuman berupa denda atau hukuman penjara selama hingga dua tahun.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Sebelumnya, serangkaian pembakaran dan perusakan Alquran oleh sejumlah orang terjadi di Denmark. Selain Denmark, pembakaran Alquran terjadi di Swedia. Ini memicu desakan dari negara Islam kalau memang beriktikad baik kedua negara melarang pembakaran Alquran.
Selama ini, kedua negara itu berdalih aksi pembakaran Alquran merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Menteri Hukum Denmark Peter Hummelgaard terdapat lebih dari 500 aksi demonstrasi, termasuk pembakaran Alquran atau bendera sejak Juli lalu.
‘’Unjuk rasa semacam itu bisa merusak hubungan Denmark dengan negara lain, kepentingan kami, dan terutama kesalamatan kami,’’ kata Hummelgaard.
Denmark berupaya menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi termasuk hak untuk mengkritisi agama dan keamanan nasional di tengah kekhawatiran bahwa pembakaran Alquran bisa saja memicu serangan dari kelompok Islam.
Kritik yang muncul di Swedia dan Denmark menyatakan pembatasan dalam bentuk apa pun untuk mengkritisi agama, termasuk pembakaran Alquran, merendahkan perjuangan berat memperoleh kebebasan liberal di wilayah tersebut.
‘’Sejarah akan mengahakimi kita dengan keras untuk pembatasan ini,’’ ujar Inger Stojberg, pemimpin Parta Demokrat Denmark yang memiliki kebijakan antiimigran.
‘’Pada akhirnya, terungkap apakah pembatasan kebebasan berbicara ditentukan oleh kita sendiri atau didikte oleh kekuatan dari pihak luar,’’ katanya menegaskan. Namun, pemerintahan koalisi mencoba menepis kekhawatiran tersebut.
Pemerintah Denmark menjelaskan, aturan baru hanya akan berdampak minimal terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, kritik terhadap agama yang dilakukan dengan cara selain membakar Alquran tetap dianggap sah.
Swedia juga sedang memikirkan bagaimana mencegah aksi pembakaran Alquran. Namun, mereka lebih menekankan pada kekuatan kepolisian dalam menangani aksi massa pembakaran Alquran daripada melakukan pelarangan. (reuters/han)
