Visa Schengen untuk Migran Asia Dihargai Hingga 40 Ribu Dolar AS

DIPLOMASI REPUBLIKA, WARSAWA – Polandia merupakan anggota Uni Eropa yang termasuk zona bebas visa yang dikenal dengan Schengen. Kini, Polandia tengah diguncang masalah suap terkait visa yang melibatkan pejabat konsulat mereka di beberapa negara Asia dan Afrika.

Laporan media menyebutkan, bagian konsuler Polandia mengeluarkan sekitar 250 ribu visa untuk migran dari Asia dan Afrika sejak 2021. Sebagai imbalan, mereka memperoleh suap beberapa ribu dolar AS untuk setiap visa.

Disebutkan pula, para migran India membayar 25 ribu hingga 40 ribu dolar AS untuk visa. Mereka berharap bisa menggunakan visa tersebut untuk mencapai AS melalui Meksiko.

Scroll untuk membaca

Sejumlah pejabat pemerintah mengakui kasus ini. Oposisi mengkritik isu imigrasi selalu dipakai pemerintah. Mereka menakut-nakuti warga Polandia atas kehadiran migran ke tanah air mereka. ‘’Namun, sel korupsi beroperasi di antara korps diplomatik membuka saluran untuk masuknya para imigran menuju Uni Eropa,’’ demikian kritik tersebut, Sabtu (16/9/2023).

Kritik yang sama juga disampaikan ketua senat yang juga politikus oposisi, Tomasz Grodzki. ‘’ Ini skandal terbesar abad ke-21. Korupsi terjadi di tingkat tertinggi pemerintahan, membawa ancaman langsung bagi kita semua,’’ katanya, Jumat (15/9/2023) malam waktu setempat.

Korupsi ini, menurut dia, dilakukan oleh mereka yang mulutnya selama ini menggaungkan frasa soal keamanan dari imigran. Polandia membuka pintu bagi pengungsi Ukraina akibat invasi Rusia pada Februari tahun lalu, terutama yang beragama Kristen dan berkulit putih.

Para pejabat pemerintahan sejak awal dengan jelas memandang Muslim dan orang lain yang beragama dan beretnik berbeda dari mereka, merupakan ancaman bagi keamanan serta identitas tradisional Katolik mereka.

‘’Partai pemerintah membahayakan keselamatan jutaan warga Polandia dengan melakukan praktik komersialisasi menjijikkan dengan menjual visa,’’ kata Szymon Holownia, pemimpin oposisi dari kelompok kanan tengah.

Kini Kementerian Hukum Polandia, demikian pula Kementerian Luar Negeri harus segera membenahi kerusakan yang terjadi, menjelang sebulan pemilu parlemen Oktober mendatang. Padahal, selama ini Polandia dikenal sebagai negara antiimigran.

Pada Jumat lalu, Kementerian Luar Negeri Polandia mengumumkan telah memecat pejabat yang terlibat dalam penerbitan visa ini. Dia adalah Jakub Osajda, direktur kantor legal. Mereka juga mengaudit departemen konsuler dan semua pos konsuler.

Upaya bunuh diri

Dalam kasus yang sama, pada 31 Agustus lalu, kementerian memecat... (ke halaman berikutnya)